SAMARINDA – Yayasan Konservasi Alam Nasional (YKAN) menyelenggarakan Penguatan Kapasitas dan Pembelajaran Bersama Pengembangan Anggaran Hijau Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Timur, di Hotel Mercure Samarinda, 31 Januari  - 1 Februari 2024.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menjasi salah satu peserta aktif kegiatan yang diwakili Analis Pengembangan Ekonomi Perdesaan Frans Christiyanto.

Menurut Frans tujuan peningkatan kapasitas untuk memperkuat kapasitas sumberdaya manusia dan berbagi pembelajaran dalam penyusunan alokasi anggaran bagi kegiatan/program mitigasi dan adaptasi perubahan perubahan iklim serta pengelolaan/perlindungan lingkungan.

“Hasil yang diharapkan adalah terkuatkannya kapasitas dan pengetahuan serta pengalaman dalam penyusunan alokasi anggaran bagi kegiatan/program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan/ perlindungan lingkungan di berbagai institusi baik pemerintahan maupun non pemerintahan,” katanya.

Hari pertama membahas tentang  Refleksi Pembangunan Hijau di Kalimantan Timur, Analisis Key Drivers bagi Provinsi Kalimantan Timur, dan Pengembangan Scenario Planning.

Hari Kedua membahas tentang Eksplorasi Visioning 2050/2030/2030 & Definisi Mission Statement; Mengembangkan Theory of Action, Merancang Aksi dan Penganggaran, Rencana Aksi dan Penganggaran Bersama.

Metode pembelajaran dengan pembagian menjadi 4 kelompok dan dengan diskusi aktif. Setiap kelompok dilatih membuat perencanaan penganggaran dengan metode scenario planning dan merancang aksi penganggaran. Pada akhir sesi setiap kelompok memaparkan hasil diskusi tersebut di depan semua peserta.

Lebih lanjut, narasumber memaparkan anggaran hijau bertujuan untuk mengarustamakan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan fiskal pemerintah dan proses pengambilan keputusan, menyelaraskan prioritas anggaran dengan tujuan dan sasaran keberkelanjutan lingkungan.

“Kemudian mengintegrasikan masalah lingkungan ke dalam perencanaan anggaran dan keputusan  pengeluaran, pemerintah dapat secara efektif  mengalokasikan sumber daya untuk mengatasai tantangan lingkungan yang mendesak dan mempromosikan transisi ke ekonomi yang lebih berkelanjutan,” urainya.(DPMPD Kaltim/frans/arf)