SAMARINDA – Jumlah Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang bertugas di wilayah Provinsi Kaltim disebut selalu dalam posisi kekurang dari kuota maksimal yang dibutuhkan. Padahal keberadaan TPP sangat dibutuhkan untuk membantu mengawal dan mendampingi pelaksanaan Program Pembangu

SAMARINDA – Pemprov Kaltim diakui terus berupaya memaksimalkan pelaksanaan kebijakan UU No40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional lingkup Provinsi Kaltim. Diantaranya mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kaltim pada 2016 lalu bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Ka

SAMARINDA – Pelaksana tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi memimpin rapat bidang pertanahan yang melibatkan Tim Fasilitasi Pertanahan Provinsi Kaltim, Dinas/Badan/Kantor Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda, di Ruang Rapat Kantor Gu

BALIKPAPAN -- Pelaksana tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi menerima kunjungan Komisi X DPR RI ke Provinsi Kaltim. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang bertanggung jawab sebagai Ketua Tim K

BANJARMASIN -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kalimantan Selatan (Kalsel) menawarkan kerjasama dengan DPMPD Kaltim untuk membangun kawasan perdesaan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN). "Diawali MoU atau nota kesepahaman untuk membangun kawasan perdesaan antar desa berd

BANJARMASIN -- Koordinator Pendamping Wilayah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (KPW P3MD) Kaltim, Alwani menilai perlu memikirkan kerjasama dengan Balai Latihan Masyarakat (BALATMAS) Banjarmasin membentuk lembaga sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional. Keberadaan lembaga