Surabaya - 12 Februari 2016 Kunjungan kerja kepala badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ke Badan Pemberdayaan masyarakat Provinsi Jawa Timur ( BAPEMAS ) terkait Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah serta mengenai pengelolaan website

Samarinda –  (12/02/16)  Judul artikel tersebut seakan-akan memunculkan imajinasi pembaca bahwa negara dalam situasi dan kondisi darurat atau situasi khusus dan genting yang harus segera ditangani terkait Dana Desa, seperti halnya Densus 88 ( Detasemen Khusus 88,

Samarinda – (12/02/16). Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan.  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mengadakan sosialisasi perlombaan Desa/ Kelurahan. berdasarkan permendagri Nomor 81

Samarinda – (10/02/2016).  Penilaian lomba desa dan kelurahan tahun 2016 tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 tidak lama lagi akan kembali digelar. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Drs. H. Moh Jauhar Efendi, M.Si saat dit

Samarinda, Kaltim : salah satu konsep yang cukup tepat untuk mengembangkan potensi usaha      ekonomi perdesaan adalah melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa adalah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modal

Samarinda : Dalam rangka Pengakhiran PNPM MPd, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur melakukan Roadshow ke berbagai tempat di wilayah Kalimantan Timur untuk melihat bagaimana pengahiran ini berlangsung serta melihat fisik bangunan hasil PNPM MPd. &