JAKARTA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi didaulat sebagai salah satu narasumber pada Workshop Pengembangan dan Integrasi Sistem Pemantauan Hutan dan Pengelolaan Hutan Nasional Sebagai Usaha Penguatan Akuntabilitas Kele

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut mulai melirik akan melakukan pemantauan terhadap keterbukaan pengelolaan hutan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan kerjasama KPK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengembangkan sistem pemantauan hutan dan p

SAMARINDA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim mengajak kabupaten/kota se Kaltim melakukan pengukuran potensi karbon di daerah masing-masing. Instansi teknis terkait secara terintegrasi mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat tapak pemerintah desa dan kelurahan m

TANJUNG REDEB – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) memfasilitasi pelaksanaan evaluasi pengeloaan Program Padat Karya Tunai (PKT) dan Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDes/Kam) di Kaltim. Evaluasi merupakan salah satu alat kendali

TANJUNG REDEB – Evaluasi dan konsolidasi pengelolan Program Padat Karya Tunai (PKT) dan Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDes/Kam) dinilai penting didukung agar pelaksanaannya sukses. Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan tekad Pemprov Kaltim mewujudkan Visi Kaltim 2018 - 2

SAMARINDA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim diisyaratkan bakal bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka saling bersinergi melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan pemanfaatan dana desa di Kaltim. Kerjasama did