BERAU -- Penggunaan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi bagi 841 desa se Kaltim disebut harus sesuai dengan parameter bidang dan kegiatan yang ditetapkan dalam Surat Gubernur Kaltim tentang Bankeu Provinsi Bagi Pemerintah Desa ditetapkan setiap tahunnya.   "Penggunaan bankeu harus ses

  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terus didorong untuk memperoleh sertifikat badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM yang difasilitasi oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang dilakukan secara online melalui website: kemendesa.go.id. Hingga saat ini, data bumdes di Provinsi Kali

SANGATTA -- Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim memberi penekanan agar desa memprioritaskan penggunaan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi bagi 841 desa se Kaltim untuk penyelesaian batas desa.   Demikian ditegaskan Kepala DPMPD Kaltim

Samarinda – Pemprov Kaltim melalui Bappeda Prov. Kaltim menggelar acara expose rancangan akhir renstra perangkat daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.   Dinas Pemberda

SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kaltim dipastikan siap berkolaborasi dan mendukung peran Tenaga Ahli Regional Management Consultant (RMC) Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Kaltim.   Saat men

SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi memberi pengarahan khusus bagi segenap tenaga kontrak di lingkup DPMPD Kaltim, di Ruang Rapat DPMPD Kaltim, Selasa (4/4/2023).   Tenaga kontrak diingatkan agar tidak pelit ilmu dal