“Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat da

Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur saat ini terpilih sebagai provinsi yang dapat menyalurkan Dana Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) yang dikelola oleh World Bank. Program ini merupakan skema pembayaran berbasis kinerja (Result Based Payment) atas kinerja Pemerintah Provinsi

  Hari ini Rabu (27/3/2024), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa hadir dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. Kaltim.   Kegiatan yang dinamai Kaltim Berzakat tersebut dihadiri oleh PJ Gubernur dan Pejabat Peme

  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Bidang UEM SDA dan TTG menghadiri Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Usaha Masyarakat di Lokasi Rehabilitasi Mangrove Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indones

  Selasa (26/3/2024) rapat perdana dengan kepala dinas baru digelar dengan penuh  harapan dari para pengampu bidang. Dipimpin oleh Puguh Harjanto  yang baru saja dilantik, rapat tersebut menjadi tonggak awal bagi perjalanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan D

Senin (25/3/2024), berlangsung serah terima jabatan di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Agenda yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama tersebut dihadiri oleh para pejabat administrator dan pengawas serta pegawai. Anwar Sanusi, yang sebelumnya