YOGYAKARTA -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi mengingatkan Aparatur Desa agar wajib menaati dan melaksanakan asas pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan yakni a

SAMARINDA -- Tim Penilai diakui telah mengantongi nama Pemenang Penilaian Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum (KP-SPAM) Juara Tahun 2023. Penetapan pemenang dilakukan melalui Rapat Penetapan Juara KP-SPAM Juara 2023, di Ruang Rapat DPMPD Kaltim, Selasa (5/9/2023).   Dikatakan Kep

Menurut UU No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa  Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup

JAKARTA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menghadiri Peluncuran Integrasi Layanan Primer dan Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan yang dilakukan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Grand Ballroom JIEXPO Convention Center Jakarta, Kamis (31/9/

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengumpulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten se Kaltim dalam rangka monev batas desa, di Samarinda, Kamis (31/8/2023).   “Ini lebih pada mendengar progres percepatan pene

SAMARINDA – Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim minta dukungan Gubernur Kaltim dalam rangka fasilitasi percepatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Kaltim.   Demikian diungkapkan Kepala DPMPD Kaltim melalui Sekretaris Eka Kurniat