SAMARINDA -- Sebanyak 36 Desa/Kampung pelaksana program pengurangan emisi berbayar Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) Kaltim menyerahkan Berita acara Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan / PADIATAPA, di FUGO Hotel Samarinda Kamis, (23/11/2023).   Rinci

BULUKUMBA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim memboyong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD kabupaten se Kaltim untuk melihat keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang Desa Tana Towa, Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Kamis (23/11/2023).

SAMARINDA -- Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menaruh harapan Rapat Kerja Teknis (Rakertek) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat se Kaltim tahun 2023 dapat meningkatkan komitmen serta menghasilkan rumusan dan masukan penting sebagai dasar penyusunan kebijakan percepatan pengakuan Masyarakat H

SAMARINDA -- Rapat Kerja Teknis (Rakertek) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat se Kaltim tahun 2023 diakui sebagai langkah percepatan pemberian pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kaltim.   "Rakertek bersama kabupaten untuk membahas masalah dan hambatan

BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) diakui telah menunjukan kinerja terbaiknya dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mendorong peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) 841 desa se Provinsi Kaltim. &

Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo mengumumkan Peraturan Presiden Indonesia No. 97 Tahun 2017 yang menjadi  pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi daerah menuju Indonesia Bersih Sampah 2025.  Untuk mencapai target tersebut, pemer