SAMARINDA – Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) turun lapangan mengunjungi Perangkat Daerah (PD) terkait lingkup Kaltim. Mereka berkunjung untuk menggali informasi dan data pendukung penyusunan Project Operation Manual Emissi

JAKARTA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi ikut menghadiri tahapan presentasi Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) tingkat nasional 2019.  Dia hadir untuk mengawal Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Bera

MAHULU -- Rapat Koordinasi Tim Inovasi Kabupaten (TIK) I Program Inovasi Desa di Kabupaten Mahakam ulu digelar. Kegiatan dilaksanakan, di Ruang Rapat Badan Perencananaan Penelitian Pembangunan dan Pelatihan Daerah (B4D) Mahulu, di Ujoh Bilang, Selasa (6/8). Rakor dihadiri Asisten 1 Sekkab

SAMARINDA – Rekrutmen pengisian jabatan lowong 80 orang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) wilayah Kaltim diburu pelamar. Sejak dirilis pengumuman rekrutmen per 3 Agustus 2019, untuk berita (https://dpmpd.kaltimprov.go.id/berita/warga-kaltim-diajak-berebut-peluang-ikut-rekrutme

SAMARINDA -- Segenap masyarakat Kaltim diajak merebut peluang ikut rekrutmen untuk mengisi kekosongan 80 orang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) wilayah Kalimantan Timur 2019. Pendaftaran mulai dibuka 3 - 10 Agustus 2019 dengan menyampaikan penawaran secara langsung ke Kantor DPMPD Kalt

SAMARINDA – Tim penilai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menetapkan nama-nama juara Lomba BUMDes tingkat Provinsi Kaltim tahun 2019. Melalui rapat penetapan juara, rapat yang dipimpin Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat

SAMARINDA – Rencana rekrutmen mengisi kekosongan Tenaga Pendamping profesional (TPP) wilayah Provinsi Kaltim siap dilaksanakan. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PPBJ) DPMPD Kaltim disebut segera mengumumkan informasi rekrutmen beserta tahapan pelaksanaannya awal Agustus

SAMARINDA -- Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu pesat secara tidak langsung membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat, diantaranya dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat cenderung menggunakan bahasa asing ketimbang Bahasa Indonesi

SAMARINDA -- Pemprov Kaltim melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim menggelar pembinaan dalam rangka penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik dan badan publik, di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (1/8). Kegiatan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan meningkatk

SAMARINDA --- Gubernur Kaltim, Isran Noor di penghujung Bulan Juli 2019 melakukan rotasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas perdana sejak diberi amanah bersama Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi menahkodai Pemprov Kaltim sejak akhir 2018 lalu. Gerbong mut

SAMARINDA -- Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli  mengaku niatannya mengumpulkan pemangku kepentingan dari dinas/instansi, organisasi masyarakat, dan organisasi keagamaan untuk bersama mendiskusikan tentang parameter dan indikator kependudukan di Kaltim. "Dengan men

SAMARINDA – Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat disebut sangat dibutuhkan dalam mendukung pencapaian program pemerintah di desa dan kelurahan. Sesuai kapasitasnya, Kader Pemberdayaan Masyarakat diajak membantu mewujudkan terciptanya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan prog

SAMARINDA – Lurah Sempaja Utara, Dimas Kamasuara menegaskan Dana Kelurahan (DK) tahap I Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda sudah cair dan direalisasikan sesuai program yang ditetapkan. “Untuk tahap pertama kita fokus melaksanakan kegiatan pem

SAMARINDA – Pemprov Kaltim dan Kabupaten/kota se Kaltim melakukan menandatanganan MoU Percepatan Pembangunan Daerah yang responsif gender dengan Kementerian/Lembaga terkait. Penandatanganan MoU dilakukan Plt Asisten I Sekprov Kaltim yang juga Kepala BPKAD Kaltim, Fathul Halim me

SAMARINDA – Segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim diminta segera mengagendakan tindakan nyata terhadap masukan dan saran yang menjadi rekomendasi Pansus DPRD Kaltim tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim 2018. Berbagai kekurangan sebagaimana rekomen