SAMARINDA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim bakal menyurati DPMD Kabupaten se Kaltim agar mempedomani Surat Mendagri No141/4268/SJ tanggal 27 Juli 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemdes serta Perbup yang mengatur tentang Pengangkata

SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim disebut terus mendorong desa untuk mempercepat proses penyaluran Dana Desa Tahun (TA) 2020, karena  progres penyalurannya masih belum  menggembirakan. Dikataka

SAMARINDA – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, A Halim Iskandar disebut bakal menggelar Lomba Desa Aman COVID-19 dengan hadiah utama insentif sebesar Rp150 juta bagi desa terbaik pertama. Usulan pelaksanaan lomba disampaikan Gus Menteri

SAMARINDA – Tiga pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim temasuk dari 15 orang pejabat struktural lingkup Pemprov Kaltim yang dilantik menduduki jabatan baru oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor, di Ruang Ruhuy Rahayu Kantor Gubernur K

SAMARINDA – Sebanyak 15 orang pejabat struktural lingkup Pemprov Kaltim dilantik menduduki jabatan baru. Dua orang Pejabat Tinggi Pratama, delapan orang pejabat administrator, dan 5 orang pejabat pengawas tersebut dilantik Gubernur Kaltim, Isran Noor, di Ruang Ruhuy Rahayu Kantor

SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PEmerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, H Muhammad Syirajudin mengaku bakal mengagendakan latihan Tenis bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim dan instansi vertikal Kaltim, di Lapangan Tenis Kompleks Kantor DPMPD Kaltim, se

SAMARINDA – Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman (LP2M Unmul) Samarinda mengagendakan monitoring dan evaluasi (monev) secara virtual pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Kondisi Luar Biasa (KKN KLB) Unmul Angkatan 46. Monev akan melibatkan Dinas Pemberdayaan

SAMARINDA --  Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dipastikan siap mendukung usulan kegiatan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) ke masyarakat yang diusulkan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda ke Kementerian Riset Teknolo

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menjadi salah satu peserta Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Rapim TEPRA) yang dipimpin Gubernur Kaltim, Isran Noor secara virtual, Rabu (5/8). DPMPD Kaltim bersama segena

SAMARINDA -- Peningkatan akses energi listrik disebut menjadi sesuatu hal penting yang harus diupayakan pemenuhannya hingga ke desa. Seperti diketahui perkembangan zaman dan dampak pandemi COVID-19 telah mendorong kebutuhan akses listrik menjadi semakin penting di kawasan pedesaan dalam m

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menyembelih hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Sapi dengan berat sekitar 115 kg tersebut disembelih untuk dibagikan untuk jajaran pegawai DPMPD Kaltim dan masyarakat sekitar li

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim sebagai Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Satker P3MD) menjadi salah satu target peserta sosialisasi review pelaksanaan anggaran semester I dana dekonsentrasi tahun 2020. K

SAMARINDA – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa menjadi komponen terbesar dalam realisasi sementara penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020. Realisasinya mencapai Rp98,850 miliar dari total realisasi sementara penggunaan DD tahap I dan tahap II Rp207,088 miliar per 27 Juli 2020. &

SAMARINDA – Progres pencairan Dana Desa tahun 2020 terpantau masih belum optimal. Presentase keseluruhan pencairannya masih diposisi 53 persen atau status merah. Dari 841 desa yang tersebar di 81 kecamatan dan 7 kabupaten se Kaltim, baru 840 desa cair tahap I dan 450 desa cair ta

SAMARINDA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terkesan pro aktif mendorong desa yang belum membentuk BUMDes untuk segera membentuknya. Tercatat hingga saat ini terdapat 137 desa sari 841 desa se Kaltim yang belum membentuk BUMDes dengan berbagai permasala