SAMARINDA – Korpri Unit Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kaltim mengagendakan beberapa kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut dan menyemarakan Puasa Ramadhan 1439 Hijriah. Saat memimpin rapat, Ketua Korpri DPMPD Kaltim, Riani Tisnadewi menyebut secara umum ada d

SAMARINDA– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi menyebutkan dua sektor yang menjadi prioritas penggunaan dana desa memungkinkan udigunakan untuk pembangunan bidang kesehatan. “Penggunaan dana desa hanya dapat digunakan pada

SAMARINDA– Sebanyak lima orang pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) pembentukan auditor ahli tingkat Provinsi Kaltim. Mereka mendapat dukungan penuh Kepala DPMPD mengikuti kegiatan dengan harapan

TENGGARONG, Membangun Dari pinggiran merupakan Jargon yang sering didengar pada saat ini, Karena Keseriusan Pemerintah Pusat untuk menciptakan pemerataan di seluruh Desa di Indonesia. Banyak sekali Program dan juga tentunya Anggaran yang di alokasikan untuk membangun Desa – Desa di seluruh

SAMARINDA– Tim audit Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim menyambangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim. Kedatangan tim dalam rangka memberikan informasi ter

BABULU- Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, Adil Hamonangan Pangihutan menyebutkan tugas instansi yang dinaungi dalam pengawalan dana desa sesuai kewenangan lebih pada pengawalan akuntabilitas penggunaan dana desa. “Maksudnya agar penggunaannya

BABULU– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim kembali menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui dialog interaktif “Kiprah Desa”. Tahun ini Kiprah Desa diselenggarakan di Kec

BABULU– Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim bakal memberikan obat cacing secara gratis dua kali dalam setahun bagi masyarakat se Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ini program titipan sebagai upaya intervensi seiring ditetapkannya PPU sebagai lokasi khusus (lokus) penangana

BALIKPAPAN– Tim Provinsi Kaltim yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Dinas Kesehatan Kaltim, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kaltim melakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahaan yang menjadi juara Lomba Desa

SAMARINDA– Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 99/2017 disebut bakal menjadi landasan kebijakan perencanaan Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Ini penting karena selama ini kegiatan PKK belum “konek” atau sinkron dengan perencanaan, sehingga tid

TANJUNG REDEB– Pemkab Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan kampung. Pelatihan dilaksanakan, di Balai Mufakat, Tanjung Redeb, Kamis (15/3). Pesertanya sekitar 100 orang kepala kampung serta camat se K

SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengusulkan setidaknya empat program yang dianggap dapat mendukung prioritas nasional terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Usulan kegiatan provinsi yang mendukung

BARONG TONGKOK– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mulai melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi penyaluran dana desa diberbagai wilayah di Kaltim. Dibawah komando Kepala Bidang Pemeritahan Desa dan Kelurahan, Riani Tisnadewi jajaran DPMPD meninjau bebera

JAKARTA – Kabupaten Paser dan Kutai Barat (Kubar) disebut bakal menjadi sasaran Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 101 tahun 2018. Pelaksanaannya rencananya dipusatkan di Desa/Kelurahan Suliliran Baru dan Laburan, Kecamatan Paser Belengkong untuk wilayah Paser dan Desa/

KOTABANGUN– Pemprov Kaltim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) disebut terus “memutar otak” mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak. Terobosan yang dilakukan diutamakan mendekatkan unit pelayanan pembayaran pajak untuk memudahkan