SAMARINDA– Plt Sekprov Kaltim, Meiliana menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diagendakan setiap tahun dalam rangka penyempurnaan proses penyusunan program kegiatan tahunan Pemprov Kaltim. Ia berharap kegiat

BIDUK-BIDUK– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melalui Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Surya Dharma Herman menaruh banyak harapan pada pelaksanaan rapat peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat. Peserta diharap

SAMARINDA– Pemerintah daerah (pemda) lingkup Kabupaten se Kaltim diminta segera membentuk peraturan bupati (perbub) yang secara khusus mengatur tentang daftar kewenangan desa. Nantinya perbub tersebut akan menjadi acuan menetapkan peratuan desa terkait hal-hal yang akan menjadi kewenangan

SAMARINDA – Beberapa daerah di Kaltim dilibatkan dalam program pengembangan produktifitas daerah dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Rencananya Pemkab Berau, Pemkab Kutai Timur (Kutim), dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) akan melakukan penandatanganan nota

SAMARINDA– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mensosialisasikan rencana perhelatan lomba desa/kampung dan kelurahan tingkat Provinsi Kaltim tahun 2018. Melalui forum sosialisasi diharap lahir kesepakatan penjadwalan lomba menyesuaikan waktu perayaan hari bes

SAMARINDA – Pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan pendekatan Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan (SIGAP) bagi kampung se Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, 21-25 Pebruari 2018 sukses. Setelah ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerint

MARATUA – Pelatihan penerapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dengan pendekatan Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan (SIGAP) bagi desa atau kampung se Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau resmi dibuka. Pembukaan dilakukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat d

MARATUA– Pemkab Berau kembali menerapkan pendekatan Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan (SIGAP) dalam proses perencanaan pembangunan desa atau kampung di wilayahnya. Kali ini Berau mencoba menerapkannnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). “Ini

SAMARINDA – Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim diwacanakan bakal menjadi tuan rumah perhelatan Urung Rembuk Nasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan dihelat pada 2019 mendatang. Bila tidak aral Urung Rembuk Nasional kedua tersebut akan dilaksanakan di Desa Padang Jaya, Kecamatan Ku

SAMARINDA– Provinsi Kaltim terus melakukan percepatan penetapan dan penegasan batas wilayah desa. Khusus bagi daerah yang sudah melakukan penetapan dan penegasan batas desa hanya akan dilakukan penyesuaian agar titik koordinatnya benar-benar tepat. “Nanti kita akan bentuk timnya.

SAMARINDA– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim disebut siap menggeber Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa lingkup Provinsi Kaltim. Rencananya rakernis yang melibatkan kabupaten/kota se Kaltim tersebut dilaksanaka

SAMARINDA– Rencana perhelatan tiga agenda besar Kaltim bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, yakni Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XV, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke 46, dan Gelar Teknologi Tepat Guna(TTG) ke 5

BALIKPAPAN - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengaku harap-harap cemas terhadap kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai desa. Ia berharap program yang dinilai mampu meningkatkan perputaran ekonomi desa tersebut tidak "kanibal

BALIKPAPAN - Kebijakan  penerapan program padat karya tunai desa dalam pelaksanaan  kegiatan bidang pembangunan yang bersumber dari dana desa disebut bukan hal baru. Pola pelaksanaannya sudah berjalan dimasyarakat melalui program swadaya masyarakat. "Ini hal penting yang disa

BALIKPAPAN - Kebijakan penggunaan dana desa dengan rencana pelaksanaan padat karya tunai desa disebut harus disukseskan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi menyebut secara prinsip kebijakan tersebut mendorong pemanfaatan sumber daya yang ter