SAMARINDA – Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan melalui Lomba Desa dan Kelurahan tingkat regional 2018 disebut bakal ditiadakan. Kebijakan tersebut dilakukan karena bersamaan dengan rangkaian tahapan krusial jadwal pelaksanaan Pilkada serentak 2018. “Sudah ada surat edarann

SAMARINDA– Pemprov Kaltim disebut tidak menetapkan target terlalu muluk pada Lomba Posyandu Tingkat Nasional 2018. Targetnya Kaltim melalui dua Posyandu terbaik tingkat Kaltim yang diutus masuk peringkat lima besar pada kancah nasional. “Tahun ini ada dua Posyandu yang mewakili K

SAMARINDA– Gagasan demi gagasan dikemukakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim pada Rembug Forum CSR Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan yang di helat, di Balikpapan, Kamis (8/2) kemarin. Tidak hanya ingin DPMPD dilibatkan dal

BALIKPAPAN– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengusulkan keterlibatan DPMPD Kaltim dalam Forum CSR Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan. Harapannya program CSR yang disalurkan sektor pertambangan untuk peng

SAMARINDA – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan telah mengumumkan hasil seleksi aktif pengadaan atau rekrutmen Tenaga Pendamping Kawasan Perdesaan 2018. Hasilnya, dari 11 orang mengikuti seleksi aktif meng

SAMARINDA – Outbound dalam rangka meningkatkan kekompakan dan kebersamaan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim berlangsung sukses. Dibuktikan berbagai rangkaian kegiatan terlaksana sesuai konsep dan sasarannya memupuk kekompakan dan kebersamaan antar p

SAMARINDA– Pemprov Kaltim dan Pemkanb Kukar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait terus meningkatkan koordinasi dalam rangka mempertahankan status Desa Mulawarman, Kabupaten Kukar agar tidak dihapuskan. Adapun cara yang ditempuh dengan mendorong perusahaan yang beroperas

SAMARINDA– Setiap desa/kelurahan dinggatkan untuk segera membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di daerah masing-masing. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7/2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) mengamantkan jumlah ideal KPM yang berada di desa/kelurahan sebanyak 5 - 1

SAMARINDA– Sebanyak 20 orang pelamar memperebutkan 4 kursi lowong dalam rangka rekrutmen  Tenaga Pendamping Kawasan Perdesaan (TPKP) di Kaltim. Hasilnya dari 20 orang yang melamar hanya 16 orang yang dinyatakan lolos seleksi pasif (kualifikasi administrasi) dan hanya 11 orang yang

SAMARINDA– Niat Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melakukan percepatan rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional (TPP) 2018 menemui titik terang. Setelah menyampaikan keinginan agar Kaltim diberi kewenangan melaksanakan rekrutmen, Kemen

SAMARINDA– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim kembali  mengagendakan outbound bagi jajarannya. Kegiatan pelatihan dan permainan dengan menggunakan alam terbuka sebagai medianya tersebut bertujuan untuk membangun kekompakan pegawai di lingkungan DPMP

SAMARINDA– Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim diingatkan untuk segera mengeksekusi program kegiatan 2018. Ini agar program kegiatan yang direncanakan bisa segera terlaksana dan maanfaatnya dirasakan masyarakat. “Sebagai contoh Bidang Pemeri

SAMARINDA– Kabupaten Berau direncanakan bakal menjadi tuan rumah pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Kaltim ke 2018. Pameran hasil-hasil inovasi teknologi terapan masyarakat tersebut rencananya digabung dengan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBG

SAMARINDA– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi membuat surat edaran terkait anjuran shalat berjamaah di masjid, khususnya Masjid Al Husna di lingkungan Kantor DPMPD. Surat edaran tersebut bernomor 410/04/01/2018 tanggal 8 Januari 201

SAMARINDA– Provinsi Kaltim mengalami kekurangan sekitar 131 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pada pelaksanaan tahun anggaran 2018. Berdasarakan hasil inventarisasi jumlah TPP pada akhir 2017 tercatat jumlahnya hanya sebanyak 373 orang atau kurang 102 orang dari kuota 475 orang yang ters