SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim disebut yang pertama menggelar sosialisasi terkait Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Jafung PSM).   Ini tindaklanjut Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik

SAMARINDA -- Tahapan presentasi lomba desa/kampung dan kelurahan (Lomdeskel) Tingkat Provinsi Kaltim tahun 2021 dimulai. Pembukaan tahapan akhir Lomdeskel dilakukan Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin dengan diawali presentasi Kepala Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. &a

SAMARINDA – Sebanyak 2.450 peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarida diisyaratkan siap melaksanakan program pengabdian masyarakat sesuai program KKN yang dipilih.     Mahasiswa peserta KKN tersebut akan diserahkan pihak Unmul Samarinda kep

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melepas pegawai purna tugas bernama Huzaimah dalam balutan nuansa ceramah agama yang diselengggarakan di Masjid Al Husna Kompleks Kantor DPMPD Kaltim, Jumat (11/6).   Pada kesempatan itu juga dilakuka

SAMARINDA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menyarankan penggunaan dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dapat bersinergi dengan program daerah dalam peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM).   "Saya menyarankan kalau bisa

TENGGARONG -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menyasar Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai target sasaran pembinaan.   "Ini program

SAMARINDA – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bakal melakukan penilaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik bagi desa-desa di seluruh Indonesia.   “Setiap provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) provinsi d

SAMARINDA -- Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) 2021 menetapkan tiga besar desa dan kelurahan yang akan melaju ketahapan lomba selanjutnya. Penetapan tiga besar dilakukan tim penilai melalui rapat penetapan yang dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD

SAMARINDA -- Terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes serta Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pendagadaan Baran

SAMARINDA -- Rapat Kerja Teknis Pengolaan BUMDes yang sekaligus dirangkai Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Timur resmi dimulai.   Pembukaan kegiatan yang akan berlangsung hingga 9 Juni 2021 ini dilakukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyaraka

KUTIM -- Agenda tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka evaluasi penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa melalui Kegiatan Kiprah Desa kembali digelar.   Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur menjadi pilihan lokasi pelaksanaan

MALANG -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan (DPMPD) Kaltim melanjutkan rangkaian kunjungan kerja dalam rangka studi tiru lanjut mengunjungi Desa Wisata Pujon Kidul, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (3/6).   Disini rombongan disambut baik Kepala Desa Pujon Kidul Udi Hart

SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menggelar Lomba Desa Digital tingkat Provinsi Kaltim tahun 2021. Lomba akan memperbutkan hadiah total Rp12 juta untuk tiga pemenang masing-masing Rp5 juta, Rp4 juta, dan Rp3 untuk juara sa

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Timur. Kunjungan dalam rangka studi tiru terkait pembentukan Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Forkom

SAMARINDA -- Pemprov Kaltim kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tehadap Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim tahun 2020. Opini WTP ini merupakan tahun ke delapan yang diraih Pemprov Kaltim.   &qu