SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi menyarankan agar pencairan Dana Desa kembali dilakukan dalam dua tahap seperti pada 2016 dan 2017. “Bukan tiga tahap seperti sekarang. Ini salah satu dari beberapa

SAMARINDA –Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. H. Muhajir Effendi MA., dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kaltim, 18-19 Desember 2019. Tujuan utamanya ingin meninjau pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan des

SAMARINDA -- Dana Desa yang diberikan sejak tahun 2015 - 2019 di Provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp3,074 triliun. Dari total kucuran “kue pembangunan” tersebut setidaknya berhasil membangun sebanyak 13.216 kegiatan bidang pembangunan desa di 841 desa yang tersebar di

SAMARINDA – Jumlah Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang bertugas di wilayah Provinsi Kaltim disebut selalu dalam posisi kekurang dari kuota maksimal yang dibutuhkan. Padahal keberadaan TPP sangat dibutuhkan untuk membantu mengawal dan mendampingi pelaksanaan Program Pembangu

SAMARINDA – Pemprov Kaltim diakui terus berupaya memaksimalkan pelaksanaan kebijakan UU No40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional lingkup Provinsi Kaltim. Diantaranya mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kaltim pada 2016 lalu bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Ka

SAMARINDA – Pelaksana tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi memimpin rapat bidang pertanahan yang melibatkan Tim Fasilitasi Pertanahan Provinsi Kaltim, Dinas/Badan/Kantor Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda, di Ruang Rapat Kantor Gu

BALIKPAPAN -- Pelaksana tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi menerima kunjungan Komisi X DPR RI ke Provinsi Kaltim. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang bertanggung jawab sebagai Ketua Tim K

BANJARMASIN -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kalimantan Selatan (Kalsel) menawarkan kerjasama dengan DPMPD Kaltim untuk membangun kawasan perdesaan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN). "Diawali MoU atau nota kesepahaman untuk membangun kawasan perdesaan antar desa berd

BANJARMASIN -- Koordinator Pendamping Wilayah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (KPW P3MD) Kaltim, Alwani menilai perlu memikirkan kerjasama dengan Balai Latihan Masyarakat (BALATMAS) Banjarmasin membentuk lembaga sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional. Keberadaan lembaga

BANJARMASIN -- Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terus berjuang agar Kaltim mendapat perhatian lebih dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM melalui Balai Latihan Masyarakat (BALATMAS) Banjarmasin. Kepala DPMPD Kaltim, Moh

SAMARINDA -- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahtaraan Keluarga (PKK), Nor Baiti mengingatkan segenap perempuan Kaltim harus terus meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam menghadapi tantangan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kaltim. “Semua lini keperempuanan, b

SAMARINDA – Jalan santai dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 91 tingkat Kaltim dengan target 20 ribu peserta digelar. Diawali Senam Sajojo, peserta jalan sehat dari kalangan PNS, TNI, POLRI, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum ini dilepas secara resmi oleh Gubernur Kalt

SAMARINDA -- Sebanyak 372 wisudawan/wisudawati Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) diwisuda dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Wisuda Sarjana, di Auditorium HM Ardan Untag Samarinda, Sabtu (7/12). Prosesi wisuda dilakukan Rektor Untag Samarinda, Mardjoni Rachman dengan disaksikan Gubern

SURABAYA - Kaltim menjadi salah satu provinsi bersama 23 provinsi lain di Indonesia yang diundang menghadiri Rembug Nasional dengan tema "Membangun Kemandirian, Daya Saing dan Kelestarian Pertembakauan Berbasis Budaya Nasional" yang dilaksanakan, 5-6 Desember 2019, di Hotel Garde

SAMARINDA – Kampung Tanjung Soke maupun Kampung Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat disebut bakal mendapat perhatian lebih dari Pemkab Kutai Barat. Padahal beberapa waktu lalu sempat santer diberitakan terindikasi sebagai desa fiktif karena jumlah penduduknya sedi