PENGUMUMAN PELAKSANAAN SELEKSI PENDAMPING DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016   BERDASARKAN SURAT KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH  TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 050.4/DPPMD.1/V/2016 TANGGAL 23 MEI 2016   PELAKSANAAN SELEKSI DILA

Samarinda - PERISTIWA yang saya ceritakan ini terjadi di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Paser (sekarang masuk Kabupaten Penajam  Paser Utara). Kejadiannya pada tahun 1998, tidak lama setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru. Sebakung Jaya merupakan desa eks Unit Pemukanan Tr

LANGIT masih menampakkan awan tebal. Hujan belum reda benar setelah sejak pagi diguyur hujan. Aku baru saja pulang menunaikan ibadah shalat Jumat, ketika almarhum Pak Kasdullah datang ke rumah dinas camat. Pak Kasdullah yang kuceritakan di awal tulisan ini adalah seorang Kepala Desa Gunung Intan. S

Samarinda, Sebagai wujud Koordinasi dari Asisten I dan juga melakukan silaturahmi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan timur Moh. jauhar Efendi menyambut baik kedatangan Asisten I Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dr. Meliana,MM di kantor ja

Samarinda , Konsep kepentingan publik (public interest) merupakan suatu konsep yang cair. Istilah kepentingan publik akan terus berubah sesuai dengan waktu dan kondisi di setiap keadaan. Menjelaskan pengertian kepentingan publik atau kepentingan umum bukanlah hal yang mudah. Perdebatan tentang defin

Samarinda – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan.  Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Kelembagaan Kapasitas Desa Bidang Pemerintahan Desa.  Kegiatan dilaksanakan di Hotel G

BERAU, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur  baru-baru ini melaksanakan Rapat Kerja Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan se-Kalimantan Timur Tahun 2016.  Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 31 Maret 2016 di Kabupaten Berau.  R

SAMARINDA- Dengan rangka mengoptimalkan pengelolaan fasilitas umum dilingkungan permukiman, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur khususnya Bidang TTG Sub Bidang Prasarana dan Sarana mengadakan Rapat Teknis Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelolaan Sarana

SAMARINDA, Salah satu brntuk organisasi yang mendominasi masyarakat kita saat ini adalah birokrasi. Kemana pun kita pergi, apakah ke lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta, ke tingkat organisasi yang bertaraf internasional maupun local, ke tingkat organisasi yang kompleks maupun sederhana, ke tin

Samarinda, 01/03/2016 - Tidak ada lagi ada Desa yang menggunakan DANA DESA untuk membiayai kegiatan setengah – setengah !!! ”Pungkas H.Musa Ibrahim selaku Ketua Rombongan Monev Pengendalian dan Pembinaan Dana Desa dalam menyampaikan hasil monitoringnya kebeberapa Kabupaten pada

Samarinda, 29 Februari 2015”. Apel pagi bagi pegawai di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Prov Kaltim adalah kewajiban  rutin yang harus dilaksanakan setiap pagi sebelum memulai aktivitas kantor, Apel pagi kali ini dipimpin langsung oleh Kepala BPMPD Prov Kaltim

Samarinda, Dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke 59 Provinsi Kalimantan Timur, tepat hari minggu tanggal 20 Februari 2016 di adakan Pawai Pembangunan yang diikuti oleh SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, Pemkot Samarinda, serta sekolah sekolah, drum

M.Jauhar Efendi mengatakan, "tahun ini Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan bantuan kepada 100 Desa, untuk itu unsur selain Kepala Desa dan Camat, kami undang juga SKPD terkait seperti BPM Kabupaten, Bappeda dan Bagian Keuangan Kabupaten untuk mengikuti sosialisasi ini agar tidak salah memanf

Samarinda - Tahun 2014, 2015 dan lebih-lebih tahun 2016 ini adalah tahun keprihatinan bagi masyarakat dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup drastis dari dana perimbangan keuangan. &a

UU No.6 Tahun 2014 tentang desa telah memberi kewenangan luar biasa kepada Desa, salah satunya adaqlah kewenangan yang diberikan kepada desa dalam pengelolaan aset lokal. Dengan diberlakukannya UU Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa menjadi salah satu alat perjuangan di desa.   Dirj