SAMARINDA, Pelaksanaan klarifikasi dokumen dan perpanjangan kontrak Tenaga Pendamping telah berakhir pada hari kamis tanggal 9 maret 2017, dimana tenaga pendamping yang berhasil memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Tenaga Pendamping Profesional tahun 2017 yakni  sebanyak 164 dari 166

SAMARINDA, Dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyaraat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada acara klarifikasi dokumen dan perpanjangan kontrak Tenaga Pendamping Profesional tahun 2017 di gedung serbaguna Kantor DPMPD Prov. Kaltim lantai 3, bahwa tenaga pe

SAMARINDA, Pengumuman hasil kelulusan peserta Klarifikasi Dokumen dan Perpanjangan Kontrak Tenaga Pendamping Profesional Desa TA. 2016 Se – Kalimantan Timur Tahun 2017 telah diumumkan pada hari ini Kamis, 9 Maret 2017, peserta klarifikasi berkas  berasal dari 7 kabupaten di Provin

SAMARINDA, Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur  melalui pejabat pengadaan barang/jasa(PPBJ) menyelenggarakan Klarifikasi Dokumen bagi calon Tenaga Pendamping Profesional tahun 2017 yang akan ditempatkan sebagai tenaga pendamping desa. Kegiatan dila

Samarinda,Tenaga Pendamping Profesional yang tersebar diseluruh wilayah Kalimantan Timur mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses penunjukan Langsung paket pekerjaan Jasa lainnya Tahun 2017. Tenaga Pendamping Profesional yang bertugas mendampingi, Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan

JAKARTA,  Kementerian Dalam Negeri  kembali mengadakan Training untuk para Trainer Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi) Training of Trainer ini diselenggarakan selama 5 (lima) hari dimulai pada tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 25 Febru

Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan anggaran sebesar Rp. 20 Miliar per tahun untuk mengentaskan sebanyak 685 desa yang statusnya masih kategori tertinggal dan sangat tertinggal, untuh diubah menjadi desa berkembang dan desa maju. "Berdasarkan indeks desa membangun (IDM) 2016, dari 836 desa d

Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan terus mendorong peran pemerintah kabupaten dalam memanfaatkan dana desa (DD) 2017 yang senilai Rp. 692,42 Miliar, agar proses pencairan dan penyalurannya lebih cepat ketimbang tahun tahun sebelumnya sehingga memberikan keuntungan bagi desa. Menur

Samarinda, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kalimantan Timur, menjadi SKPD pertama di provinsi ini yang memiliki website intern berbasis kinerja, di luar web bpmpd.kaltimprov.go.id yang bisa diakses oleh publik, yakni sipeka.bpmpdkaltim.com. "Website khusus sebagai pr

Korps Pegawai Republik Indonesia, atau disingkat Korpri, adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa. Meski demikian, Korpri seringkali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan

Penggalan ayat Al Quran yang diwahyukan kepada kekasih-Nya Muhammad di Gua Hira di atas, seakan menyentak kita sebagai umat manusia! Baik yang durhaka maupun yang taat menghamba kepada Tuhan Semesta Alam.         Renungkanlah,  betapa Allah SWT

 Anda tahu apa yang dimaksud dengan Agroindustri?  Ternyata Visi Kaltim 2013-2018 adalah “Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang menata dan Berkeadilan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”.          &nbsp

 Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUM Desa diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan ke

 Saya masih teringat saat kuliah di STIA-LAN Makasar, dijelaskan dalam Manajemen Keuangan oleh Majong bahwa “Uang/anggaran adalah bagaikan darah dalam organisasi”. Mengapa demikian, karena jika suatu organisasi/perusahaan/negara kekuarangan dana (likuiditas) bisa kita b

BONTANG, Wakil Walikota Bontang Basri Rase menyambut baik kedatangan tim penilaian lomba Posyandu Prov. Kaltim, kedatangan rombongan penilai disambut di rumah Jabatan Wakil Walikota Bontang pada pagi hari  (24  Oktober 2016 ) dan kemudian langsung menuju tempat penilaian Posyandu y