Surabaya - 12 Februari 2016 Kunjungan kerja kepala badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ke Badan Pemberdayaan masyarakat Provinsi Jawa Timur ( BAPEMAS ) terkait Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah serta mengenai pengelolaan website

Samarinda –  (12/02/16)  Judul artikel tersebut seakan-akan memunculkan imajinasi pembaca bahwa negara dalam situasi dan kondisi darurat atau situasi khusus dan genting yang harus segera ditangani terkait Dana Desa, seperti halnya Densus 88 ( Detasemen Khusus 88,

Samarinda – (12/02/16). Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan.  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mengadakan sosialisasi perlombaan Desa/ Kelurahan. berdasarkan permendagri Nomor 81

Samarinda – (10/02/2016).  Penilaian lomba desa dan kelurahan tahun 2016 tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 tidak lama lagi akan kembali digelar. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Drs. H. Moh Jauhar Efendi, M.Si saat dit

Samarinda, Kaltim : salah satu konsep yang cukup tepat untuk mengembangkan potensi usaha      ekonomi perdesaan adalah melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa adalah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modal

Samarinda : Dalam rangka Pengakhiran PNPM MPd, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur melakukan Roadshow ke berbagai tempat di wilayah Kalimantan Timur untuk melihat bagaimana pengahiran ini berlangsung serta melihat fisik bangunan hasil PNPM MPd. &

BALIKPAPAN : Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Mukmin Faisyal membuka pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan dalam rangak Persiapan Pelaksanaan e-PUPNS 2015 ( Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil ). Pelaksaan Sosialisasi dan Bimtek e_PUPNS 2015 yang digelar oleh Badan Kepegawaiam Daerah Provinsi Ka

Dibutuhkan Tenaga Pendamping Profesional Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa untuk mengawal pelaksanaan Undang - Undang tentang Desa untuk Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dengan posisi jabatan/kuota Pendamping sebagai berikut :  A. POSISI KABUPA

Dibutuhkan Tenaga Pendamping Profesional Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa untuk mengawal pelaksanaan Undang - Undang tentang Desa untuk Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dengan posisi jabatan/kuota Pendamping sebagai berikut :  A. POSISI KABUPA

A.     Kualifikasi Pendamping Lokal Desa Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;Diutamakan memiliki pengalaman berorganisasi dan pernah aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa minimal 2 (dua) tahun, s

Seluruh Karyawan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir & Batin        SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1436H / 2015  

Pemprov Kaltim melalui instansi terkait terus berupaya melakukan peningkatan kapasitas pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tersebar di tujuh kabupaten di antaranya dengan menggelar semacam seminar dan pemantapan kapasitas bagi para pelakuknya sehingga berperan aktif dalam pembangunan des

SAMARINDA - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim, pada 29-31 Juli 2015 nanti melaksanakan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Ke-3 Tingkat Provinsi Kaltim. Kegiatan akan dihelat di Gedung Expo Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi Sangata, Kutim. Temanya "Melalui Gelar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kelanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikemas dalam Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Gema Mandiri Perdesaan (PDPM GMP)."Program yang bagus yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat desa, s

Akan dilakukan pendataan ulang pada Fasilitator Ex. PNPM-MPd dan Dibutuhkan Tenaga Pendamping yang memiliki posisi penting dalam menentukan kinerja program. Yang mempunyai sikap komitmen, disiplin, berpihak kepada masyarakat miskin, tidak terikat kontrak / bekerja pada instansi terkait lainnya dan t