SAMARINDA -- Kebijakan perencanaan program lingkup Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) disebut mulai diwajibkan menerapkan pendekatan Musrenbang PKK. Tidak lagi sebatas melalui rapat koordinasi dan konsultasi seperti biasa dilakukan dalam merencanakan progran PKK.

Ketua TP PKK Kaltim, Norbaiti Isran Noor menyebutkan PKK kedepan harus ikut menyelenggarakan Musrenbang PKK dalam merencanakan program kegiatan.

Pelaksanaannya sesuai jenjangnya masing-masing dan melibatkan instansi terkait sesuai jenjangnya mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

"Di awal hanya ikut Musrenbang PKK. Nanti kita hadirkan instansi terkait seperti Bappeda, DPMPD, pertanian, kesehatan, dan yang terkait lainnya. Tapi kedepan PKK juga harus ikut Musrenbang pemerintahan sesuai jenjang masing-masing untuk memberi masukan dan sinkronisasi program dalam proses perencanaan pembangunan daerah," kata Ketua TP PKK Kaltim, Norbaiti pada Rapat Konsultasi PKK Kabupaten/Kota se Kaltim, di Gedung PKK Kaltim, Rabu (24/4).

Melalui musrenbang diharap tercipta sinkronisasi program PKK dan program pemerintah dalam pencapaian target mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di lingkungannya.

"Momen ini sengaja saya sampaikan agar menjadi informasi dan ditindaklanjuti. Berharap dukungan bupati agar bisa mwnerapkan kebijakan ini di daerah," harapnya.

Sedangkan terkait pelakaanaan rapat konsultasi, dia mengaku pertemuan tersebut menjadi ajang menyampaikan kebijakan dan program PKK Nasional agar menjadi dasar penyusunan program PKK di daerah.

Pada kesempatan itu,  dia juga menyebut PKK perlu melakukan revitalisasi dalam rangka proses mengaktifkan kembali simpul-simpul manajemen PKK. Dimulai mengaktifkan kembali basis data Sistem Informasi PKK.

Rakon PKK dibuka Gubernur Kaltim, Isran Noor dengan dihadiri Wakil Ketua TP PKK Kaltim, Erni Makmur Hadi Mulyadi, Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Kepala Dinas Pangan Pertanian Tanaman Pangan Kaltim, Ibrahim, dan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim.

Peserta rakon terdiri dari Anggota TP PKK Kaltim, TP PKK Kabupaten/Kota se Kaltim, dan DPMD, serta BAPPEDA Kabupaten/Kota se Kaltim.(DPMPD Kaltim/arf)

Kapasitas Aparatur Desa Kunci Wujudkan Desa Mandiri

14 Februari 2019
7059 Dilihat

Mutasi Juga Isi Jabatan Lowong di Lingkungan DPMPD

30 Mei 2018
7000 Dilihat

Tidak Sekadar Rakor, Pertemuan Diharap Berikan Manfaat Perbaikan Pengelolaan DD

08 Desember 2018
7745 Dilihat

Disebut Mampu Rebut Peluang, Hasil Kerajinan Warga Binaan LAPAS Perempuan Kelas II A Samarinda

27 Desember 2019
6912 Dilihat

Disiapkan, Rekrutmen 149 Tenaga Pendamping Profesional se Kaltim

16 Agustus 2018
7307 Dilihat

Kegiatan PKTD 2020 Mampu Serap 29.091 Pekerja

01 Februari 2021
7649 Dilihat