BALIKPAPAN -- Gubernur Kaltim, Isran Noor menyebutkan dari tiga provinsi wilayah Kalimantan yang digadang sebagai calon lokasi pemindahan Ibu Kota Negara, Provinsi Kaltim terbilang paling siap.
Dari seluruh persyaratan lokasi ideal pemindahan Ibu Kota Negara, Presiden RI, Joko Widodo ketika ditemui Gubernur Kaltim, Isran Noor, 6 Agustus 2019, di Jakarta mengungkapkan Kaltim yang paling siap ketimbang dua provinsi lainnya di Kalimantan.
Hanya saja, Gubernur Isran mengajak masyarakat Kaltim tidak "GR" atau percara diri dulu. Sebab penetapannya dilakukan melalui keputusan politik yang dilakukan Presiden RI.
"Rugi negara tidak memanfaatkan kontribusi masyarakat Kaltim. Sebab kalau soal kesiapan sejak dulu masyarakat Kaltim siap," ujar Gubernur Isran saat menyampaikan papatan kesiapan Provinsi Kaltim sebagai Ibu Kota Negara saat Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara "Kalimantan Untuk Indonesia", di Balikpapan, Rabu (21/8).
Dia mengungkap sejak dulu masyarakat Kaltim memberi kontribusi besar terhadap pembangunan nasional dibuktikan melalui besarnya dukungan PDRB Kaltim terhadap PDB Nasional.
Selain itu, sejak dulu sebelum merdeka Kaltim sangat terbuka terhadap pendatang dan tercatat tidak pernah terjadi gesekan antar masyarakat asli dan pendatang.
Bahkan jumlah penduduk pendatang jauh lebih besar ketimbang penduduk asli Kaltim. "Heterogen tali tidak pernah konflik. Makanya soal penerimaan rakyat terkait pemindahan ibukota sejak dulu ada. Tidak usah dipertanyakan lagi," timpalnya.
Karenanya apapun hasilnya yang diputuskan, Kaltim tetap mendukung. "Hanya saja sekali lagi rugi jika tidak ditempatkan di Kaltim. Kontribusi masyarakat Kaltim terhadap bangsa dan negara sangat besar," katanya.
Menyikapi soal kekhawatiran kemampuan negara membangun Ibu Kota Negara baru, dia menilai tidak sulit. Tidak ada, kata dia, negara yang tidak mampu membiayai pembangunan wilayah kedaulatannya. Banyak cara bisa ditempuh dalam mewujudkan pembangunan nasional.
Ketika ditanya langkah Kaltim setelah dietapkan menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota Negara, Isran mengaku paling pertama akan membuat Pergub yang akan diikuti pembentukan Perda tentang penataan kawasan khusus non komersial.
Ini untuk mengantisipasi spekulan memanfaatkan informasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara untuk menguasasi tanah dan menjualnya dengan harga mahal.
"Makanya kalau ada tuan takur tidak hidup. Semua akan diatur dalam regulasi itu secara rinci," katanya.
Termasuk dia mengaku akan berkordinasi dengan pempus dan tim bapenas agar sinkronisasi antara program pusat dan program daerah yang mendukung itu.
Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara sendiri menghadirkan pembicara utama dari BAPPENAS, serta para pakar lintas sektor dari akademisi Universitas Mulawarman Samarinda.
Nampak hadir tokoh masyarakat Kaltim, Awang Faroek Ishak, serta Bupati/Walikota atau yang mewakili, serta pejabat lingkup Pemprov Kaltim, dan organisasi kemasyarakata, kepemudaan, dan keagamaan.(DPMPD Kaltim/arf)
6644 Dilihat
6629 Dilihat
7043 Dilihat
6268 Dilihat
6674 Dilihat
6155 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |