JAKARTA --  Program-program dan kegiatan yang masuk ke desa disebut perlu memiliki pedoman dan norma yang baku. Ini agar kedepan tidak terjadi tumpang tindih program kegiatan yang telah ditetapkan. “Kita berharap dapat mendorong efektivitas pelaksanaan empat kewenangan

LOAKULU -- Balai Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimgrasi (Balilatfo Kemendes PDTT) dibawah Sub Bid Pengumpulan dan Pengolahan Data, Pusat Data dan Informasi pmenyambangi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) P

JAKARTA- Capaian progress kegiatan Program Inovasi Desa (PID) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI pada tahun 2018 ini, menunjukan kemajuan yang signifikan. Pelaksanaan PID hingga tanggal 26 November 2018 dinyatakan sesuai target.   Ada beberapa kegiatan yang menjadi agenda

*Lomba Pokja IV PKK Tingkat Provinsi SAMARINDA – Lomba Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kaltim bidang Posyandu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS), PKK-Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangu

SAMARINDA – Perencanaan pembangunan desa disebut menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD). Kucuran dana desa dengan besaran bervariasi menutut kepala desa harus cermat menetapkan skala prioritas dalam perencanaan pembang

SAMARINDA -- Tim Peneliti Universitas Mulawarman (Unmul)Samarinda memaparkan hasil penelitian lapangan terhadap evaluasi kebijakan tenaga pendamping profesional desa yang telah dilakulan beberapa bulan terakhir. Hasilnya, tim merekomendasikan beberapa hal penting yang diharap dapat disuarakan pada t

TANJUNG REDEB -- Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) disebut juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan kampung. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, BPK punya tugas mirip dengan DPRD. Bedanya hanya tidak punya fungsi penganggaran seperti fungsi DPRD. &qu

TANJUNG REDEB - Segenap Kepala Kampung se Kabupaten Berau beserta perangkatnya yang menghadiri Bursa Inovasi Desa (BID) diajak mampu membuktikan Berau sebagai daerah yang lebih hebat dari kabupaten lain. Caranya bersinergi dan bahu-membahu melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyara

TANJUNG REDEB -- Bupati Berau, Muharram mengingatkan pesan penting bagi kepala kampung se Kabupaten Berau peserta Bursa Inovasi Desa (BID)Berau 2018. Semua diajak punya komitmen kuat dan sepakat siap mewujudkan pembangunan desa yang semakin baik. "Kepala kampung bintangnya hari ini (

SANGATTA – Kepala Dinas Pemberdaayaan Masyarakat (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi dengan didampingi beberapa kepala seksi terkait turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyaluran Dana Desa (DD) di Kabupaten Kutai Timur berjalan lancar. Ia ingin mendengar penjelasan Kepala

BENTIAN BESAR – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltim bakal mempromosikan produk unggulan kerajinan tangan masyarakat Kampung Tuquq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat pada tingkat nasional. Promosi tersebut sekaligus memasukan Kelompok Us

SANGATTA -- Jabatan seorang Camat disebut idealnya dipangku pejabat yang mempunyai ilmu kepamongprajaan. Ini penting agar camat dalam melaksanakan tugas lebih profesional karena menguasai ilmunya. "Karenanya jika ingin jadi camat harus memiliki ilmunya. Bagi yang belum, bisa dibuatka

SANGATTA --Inspektur Wilayah Kutai Timur, Suko Buono dipercaya mengetuai Dewan Pengurus Kabupaten Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Kepamongprajaan (DPK IKA PTK) Kabupaten Kutai Timur Periode 2017-2020. Ia bersama kepengurusan dilantik dan dikukuhkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, di Ruan

BARONG TONGKOK – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltim turun lapangan ke kabupaten/kota se Kaltim untuk melakukan penilaian Panji-Panji Keberhasilan Bidang Pembangunan PKK 2018. Dengan dibagi menjadi beberapa kelompok, TP-PKK Kaltim mengunjungi PK

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim disebut memiliki wajah baru seiring lahir dan berlakunya UU No 6/2014 tentang Desa. DPMPD tidak lagi sebatas dimanahi melaksanakan urusan bidang tugasnya, tapi juga mulai dilibatkan dalam urusan penceg