SAMARINDA –  Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Kaltim melakukan penjajakan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam penyebaran informasi pembangun desa. Ini agar gaung capaian pembangunan desa yang dilaksanakan

SAMARINDA – Dana Desa yang dialokasikan secara nasional dan untuk wilayah Kaltim mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2019. Kenaikannya sebesar Rp138.405.677.000 dari Dana Desa 2018 sebesar Rp731.713.905.000 yang bertambah menjadi Rp870.119.582.000 pada 2019. Kepala Dinas P

SAMARINDA – Kementerian Dalam Negeri memberikan dateline atau batas perekaman KTP-el bagi masyarakat yang sudah berusia 23 tahun ke atas dan belum melakukan perekaman harus sudah melakukan perekaman paling lambat 31 Desember 2018. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim nampaknya merespon positif Surat Edaran No065/6227/B.Org terkait imbauan agar masyarakat Kaltim tidak berlebih-lebihan merayakan malam pergantian tahun atau tahun baru masehi. Menyambut malam perganti

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim diisyaratkan bakal bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kaltim dalam menghimpun pengumpulan zakat pegawai pada 2019. Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengatakan, ia akan menerap

BANJARMASIN – Beberapa daerah di Kaltim diisyaratkan bakal kebagian program pelatihan masyarakat dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Balai Latihan Masyarakat (BLM) Banjarmasin. Kepala BLM Banjarmasin, Pepen Ependi didampin

SAMARINDA -- Segenap kepala desa di Kaltim diingatkan untuk senantiasa meningkatkan kinerja melaksanakan urusan pemerintahan desa. Tidak hanya berprestasi ditandai mendapat pengakuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kepala desa juga dituntut harus mampu menggali potensi desa meng

SAMARINDA – Kinerja Pengelolaan Dana Desa terbaik yang diraih Kabupaten Kutai Timur dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim patut diapresiasi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi berharap kabupaten lain terus berlomba me

SAMARINDA -- Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dianugrahi penghargaan sebagai daerah dengan pengelolaan dana desa terbaik tingkat Provinsi Kaltim. Penghargaan diserahkan Gubernur Kaltim, Isran Noor disaksikan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, Midden

JAKARTA– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi diberi kepercayaan menghadiri Konsultasi Publik Nasional Background Studi RPJMD 2020 – 2024 Bidang Kehutanan. Ia menjadi satu-satunya Kepala DPMPD se Indonesia yang di

SAMARINDA – Tim penilai menggelar rapat penetapan pemenang lomba-lomba yang masuk bidang Pokja IV Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Provinsi Kaltim. Melalui rapat yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait tersebut tim

SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menyampaikan rilis hasil pendataan potensi desa (Podes) 2018. Berdasarkan hasil podes 2018 Provinsi Kaltim terdapat 38 desa berstatus mandiri atau 4,52 persen dari 1.038 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa yang terdiri dar

SAMARINDA -- Pemprov Kaltim dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal melakukan penandatanganan MoU kesepakatan bersama tentang pelaksanaan program pengurangan emisi gas rumah kaca di Provinsi Kaltim. MoU yang akan ditandatangani Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Menteri

SAMARINDA – Pemprov Kaltim terus menunjukan komitmennya meningkatkan peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Hingga akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023, Kaltim menargetkan harus mampu menyerap sekitar 400 ribu tenaga k

SAMARINDA – Pemprov Kaltim segera membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Penanganan Dana Desa Kaltim. Ini sesuai kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pembentukan sekber di daerah mulai tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. “Ini sesuai amanah pemerintah pusat. Ki