BALIKPAPAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang bakal terlibat dalam rencana penilaian kinerja stunting tahun 2023.  Penilaian rencananya dilakukan secara dari bagi pemerintah kabupaten/kota, 20 Se

KUKAR -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi menyaksikan Peresmian Tahap Pertama Pabrik Smelter Nikel PT. Kalimantan Ferro Industry di Kutai Kartanegara.    Peresmian dilakukan Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Wakil Gubernur

Gubernur Kalimantan Timur dalam lawatannya ke wilayah Tengah yakni Kabupaten Mahakam Ulu menyerahkan Bantuan keuangan sebesar 2,9 Miliar untuk 50 Desa dan 7 Bumdes, Kamis (14/9/2023). Bantuan yang diserahkan secara simbolis itu diterima langsung oleh Kepala DPMK Kabupaten Mahakam Ulu.   D

BATU -- Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakertek) Pengelolaan Keuangan Desa se Kaltim tahun anggaran 2023 disebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat pasal 114 UU 6/2014 tentang Desa terkait fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) penyelenggaraan pemerintahan desa.   Demikian ditegaskan

JAKARTA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mendampingi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kaltim menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kader PKK dan 10 Program Pokok PKK Melaju Menuju Indonesia Maju Tahun 2023, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin

PASER – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi menghadiri dan sekaligus didaulat Dewan Juri Kehormatan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten Paser 2023, di Aula SMP 2 Tanah Grogot, Senin (11/9/2023).   Dia berh

YOGYAKARTA -- Kabupaten Paser disebut baru satu-satunya daerah di Provinsi Kaltim yang sudah menyampaikan Laporan Hasil Investas (LHI) Aset Desa ke Kementerian Dalam Negeri. Selebihnya, berdasarkan data Direktorat Fasilitasi Pengelolaan Aset Kementerian Dalam Negeri sejak 2021 hingga 2023 belum mela

    Kamis, (6/9/2023) Para Tim Penilai mengadakan rapat finalisasi penentuan pemenang Produk Unggulan Desa (Prudes) di ruang Rapat DPMPD.   Hadir Kepala Bidang Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Perdesaan Aswanda mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerint

YOGYAKARTA -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi mengingatkan Aparatur Desa agar wajib menaati dan melaksanakan asas pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan yakni a

SAMARINDA -- Tim Penilai diakui telah mengantongi nama Pemenang Penilaian Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum (KP-SPAM) Juara Tahun 2023. Penetapan pemenang dilakukan melalui Rapat Penetapan Juara KP-SPAM Juara 2023, di Ruang Rapat DPMPD Kaltim, Selasa (5/9/2023).   Dikatakan Kep

JAKARTA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menghadiri Peluncuran Integrasi Layanan Primer dan Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan yang dilakukan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Grand Ballroom JIEXPO Convention Center Jakarta, Kamis (31/9/

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengumpulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten se Kaltim dalam rangka monev batas desa, di Samarinda, Kamis (31/8/2023).   “Ini lebih pada mendengar progres percepatan pene

SAMARINDA – Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim minta dukungan Gubernur Kaltim dalam rangka fasilitasi percepatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Kaltim.   Demikian diungkapkan Kepala DPMPD Kaltim melalui Sekretaris Eka Kurniat

BERAU -- Tim Penilai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengunjungi Produk Unggulan Desa (Prudes) Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan dan Batik Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Rabu (23/8/2023).   Kunjungan dalam rangka verifika

KUTIM --- Gubernur Kaltim Isran Noor memastikan akan mendukung perjuangan Masyarakat Adat Wehea di enam desa Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur menjadi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Wehea.   "Akan mendukung perjuangan MHA Wehea. Seperti dikatakan Bupati Kutai Timur tadi, secar