BALIKPAPAN -- Penjabat (Pj) Sekprov Kaltim Riza Indra Riadi mengingatkan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) provinsi dan kabupaten/kota mengikuti rakor DPMPD 2022 untuk mencari solusi bersama meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kaltim.   "Selaras

SAMARINDA - Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (Forkom KPM) dan Forum Komunikasi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Forkom Posyantek) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 resmi dikukuhkan Wakil Gunernur Kaltim H Hadi Mulyadi, di Ruang Serbaguna Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerint

SAMARINDA – Persiapan kunjungan kerja (kunker) Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi ke Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Paser terus dimatangkan. Kali ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemprov Kaltim dan Pemkab Paser duduk bareng membahas persiapan yang perlu dimaksi

SAMARINDA – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Riza Indra Riadi dilantik menjadi Penjabat (Pj) Sekprov Kaltim melanjutkan jabatannya sebagai Pelaksanan Tugas (Plt) Sekprov Kaltim yang diembannya terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022.   Pelantikan dan pengukuhan d

SAMARINDA -- Kunjungan kerja Wakil Gubernur Kaltim ke Kabupaten Paser dalam rangka mengunjungi dua Masyarakat Hukum Adat (MHA) juga bakal dirangkai berbagai kegiatan.   Saat rapat persiapan kunjungan kerja antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dengan Pe

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terus mempersiapkan rencana kunjungan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi ke dua Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Paser.   Setelah sebelumnya jajaran DPMPD Kaltim mengunjungi MHA Muluy, Desa Sw

SAMARINDA – Dinas Pangan Ketahanan Pangan dan Hortikultura (DPKPH) Kaltim diisiyaratkan siap membantu pemberian bibit tanaman untuk ketahanan pangan dua Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Paser yang akan dikunjungi Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi beserta Organisasi Perangkat Daera

SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengagendakan pengukuhan Forum Komunikasi (Forkom) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) dan Forkom Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Provinsi Kaltim Tahun 2022.   Pengukuh

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim disebul bakal menyinkronkan program lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim sebagai upaya mengentaskan desa berstatus sangat tertinggal di Kaltim.   “Nanti saat rakor k

SAMARINDA – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim dan Dinas Pemberdayaan Masyaraikat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim membangun sinergi dalam mendukung Desain Besar Olahraga Nasional atau yang populer dengan sebutan DBON 2021-2045.   “Sinergitas diwujudkan mel

SAMARINDA – Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kampung Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat sangat tertinggal harus menjadi perhatian bersama lintas kewenangan dan kepentingan untuk diselesaikan.   Terlebih desa sangat tertinggal di Kaltim secara geografis lokasin

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengusulkan dukungan anggaran untuk kegiatan Pusat Data dan Informasi Desa Kampung (Pusaka) Kaltim dihadapan Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Kaltim saat berkunjung ke Kantor DPMPD Ka

SAMARINDA – Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Kaltim mendukung usulan dukungan anggaran untuk kegiatan Kiprah Desa pada anggaran 2023. Kegiatan dianggap efektif menjadi media komunikasi gubernur menyampaikan program pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat.

SAMARINDA – Pemprov Kaltim mempersiapkan rencana acara penyerahan SK Perhutanan Sosial dan Tora yang akan dilakukan secara daring, di Ruang Ruhuy Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (3/2/2022). Penyerahan SK rencananya dilakukan Presiden RI Joko Widodo secara daring ke 19 provinsi di tana

SAMARINDA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menggelar pelatihan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri