SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mencoba membangun sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim terkait dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Kaltim.   &a

SAMARINDA – Momentum apel perdana awal tahun 2022 dimanfaatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin untuk mengingatkan empat hal yang menjadi Moto DPMPD 2022 "KIPE" Kreatif, Inovatif, Produktif dan Edukatif.   &ldqu

SAMARINDA -- Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mendukung pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Kaltim. Keberadaan MHA dianggap penting karena mendukung upaya menjaga hutan lestari.   "Kita sangat mendukung pembentukan MHA, karena merekalah yang membantu dalam menjaga k

SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) menjadi BUMDes Bersama Lembaga Keuangan

SAMARINDA – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim berupaya memperkuat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kaltim, diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim.   Hal tersebu

YOGYAKARTA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dan Balai Pemerintahan Desa (Pemdes) Yogyakarta menjajaki kerjasama peningkatan kerjasama peningkatan kapasitas aparatur desa tahun  di Kaltim.   Kerjasama berupa pelaksanaan pelatihan penin

MARATUA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mendukung pelaksanaan Gerakan Aksi Bersih Pantai Pulau Maratua, Kabupaten Berau yang menjadi pemungkas rangkaian kunjungan kerja Gubernur Kaltim ke wilayah utara Kaltim, 17 -23 Desember 2021.   Aksi ber

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim memaparkan konsep pendamping hijau ke konsultan program kemitraan pengurangan emisi karbon berbayar Forest Carbon Partnership Fasility Carbon Fund (FCPF-CF) 2020-2024, di Kantor DPMPD Kaltim, Samarinda, Rabu (22

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim sedang menyusun kebijakan penggunaan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi 2022 untuk 841 Desa se Kaltim.   Nantinya kebijakan tersebut ditetapkan dalam Pergub Kaltim untuk menjadi acuan penetapan kegiat

JAKARTA – Provinsi Kaltim menjadi salah satu dari tujuh provinsi perwakilan yang penerima sertifikat badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Arena Rakornas BUMDes 2021, di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, Senin (20/12).   &

SAMARINDA – Tiga kabupaten di Provinsi Kaltim disebut masuk sebagai lokus pengembangan Smart Village atau Desa Cerdas 2022.   Tiga kabupaten tersebut yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser dengan pembagian 10 desa setiap kabupatennya.   Kementer

PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi penutup perhelatan panjang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 di Provinsi Kaltim. Pilkades serentak di Kabupaten PPU dilaksakanakan 14 desa di tiga kecamatan PPU dan dilaksanakan di 86 Tempat Pemungutan Suara (TPS). &

SAMARINDA – Camat Tabalar, Kabupaten Berau Abdul Rahman berkoordinasi terkait penerapan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No15/2021, ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Rabu (15/12).  

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menaruh harapan besar penyusunan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Penyandang Disabilitas (RADPD) Provinsi Kaltim bukan sekadar teoritis saja, tetapi benar-benar bisa di implementasikan ke seluruh stakeholder di Kaltim dan percontohan atau diduplikasi pada daerah-dae

SAMARINDA -- Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana menegaskan dirinya sengaja hadir Malam Anugrah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kaltim 2021 sekaligus ingin melihat pelaksanaan KIP di provinsi calon lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini. “Dalam hal monitoring dan evalu