SAMARINDA -- Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) media massa Kaltim menggelar diskusi secara virtual bertajuk "Forum Pemred Talkshow Ngobrol Bareng HM Jauhar Efendi" dengan topik Apakah Warga Kaltim Jatuh Miskin akibat COVID-19.
Diskusi menghadirkan pembicara HM Jauhar Efendi yang Plt Asisten Pemerintah dan Kesra Sekprov Kaltim dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim.
Selama sekitar 120 menit lebih diskusi yang dibagi dalam empat sesi tersebut membahas dampak ekonomi masyarakat akibat mewabah nya COVID-19.
Termasuk peran Pemprov Kaltim dalam penanganan dampak ekonomi melalui pemberian Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) Provinsi bagi warga terdampak ekonomi pada sektor-sektor terkait.
Pada kesempatan itu, Jauhar juga membeberkan informasi terkait progres penyaluran bantuan sosial bersumber dari dana desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di Kaltim.
"Berdasarkan data yang kita himpun hingga 2 Juni 2020 BLT Desa sudah salur ke 53.723 KK penerima, " ujar Jauhar.
Tahap I sudah salur di 713 desa dari 841 desa se Kaltim dengan nilai Rp32, 233 miliar, tahap II salur di 207 dengan nilai Rp7,852 miliar, dan tahap III salur di 4 Desa dengan nilai Rp54,600 juta.
Penyalurannya paling banyak dilakukan secara tunai, yakni sebanyak 53.095 KK dan sisanya sebanyak 628 KK disalirkan melalui bank atau non tunai.
Sedangkan jika dilihat data per kabupaten, penyaluran paling banyak di Kabupaten Kutai Barat yakni tahap I sebanyak 184 desa dari 190 desa, tahap II 162 desa, dan tahap III 4 atau satu-satunya kabupaten yang sudah menyalurkan BLT Desa tahap III.
Berbanding terbalik dengan Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan daerah otonom baru pemekaran Kutai Barat. Dari 50 Desa tercatat baru 9 Desa yang sudah salur BLT Desa tahap I dan selebihnya masih belum salur.
Lebih lanjut, Jauhar menyebut kebijakan penyakuran BLT merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan perputaran ekonomi desa yang melemah selama COVID-19. Dan ini merupakan amanah permendes prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang mengamanatkan untuk tiga sektor, yakni pembangunan melalui padat karya tunai desa, BLT desa, dan untuk kegiatan desa melawan COVID-19.
Berbeda sebelum ada pandemi COVID-19 yang hanya boleh dua sektor, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Diskusi berlangsung hangat dengan berbagai pertanyaan mengalir dari partisipan dialog, diantaranya Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub, mantan anggota DPRD Kaltim Nixon Butarbutar, dan kalangan wartawan, serta pendamping desa.(DPMPD Kaltim/arf)
6620 Dilihat
7544 Dilihat
4511 Dilihat
6937 Dilihat
6456 Dilihat
6786 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |