PPU – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi mengapresiasi peluncuran Desa Anti Korupsi Tahun Anggaran 2023 di Provinsi Kaltim. Peluncuran diharap meningkatkan peran serta masyarakat dan menanamkan nilai-nilai integritas dalam upaya pemberant

SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melalui Sekretaris Eka Kurniati menghadiri Rapat Paripurna ke-43  DPRD Kaltim tahun 2023, di Gedung Utama B Kantor DPRD Kaltim, Senin (27/11/2023).    Sekretaris Eka menyimak

SAMARINDA – Biro Hukum Setprov Kaltim melakukan pembahasan hasil harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi, di Ruang Batiwakal Lantai 5 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (27/11/2023).   Rapat yang dipimpin Kepala Biro Hukum Setpro

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menggelar Workshop Teknologi Tepat Guna (TTG) terkait pelatihan mesin las. Kegiatan diikuti peserta dari Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) 10 kabupaten/kota se Kaltim.   Dikatakan Kepala DPMPD Kalti

SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan 14 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemprov Kaltim.   Pelantikan dan pengukuhan ditandai pembacaan kata pelantikan dan

BONTANG -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi meminta pegiat Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk tidak sekadar menghasilkan teknologi untuk ikut Lomba Posyantek dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diselenggarakan setiap tahun.   Lebih dari

SAMARINDA -- Sebanyak 36 Desa/Kampung pelaksana program pengurangan emisi berbayar Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) Kaltim menyerahkan Berita acara Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan / PADIATAPA, di FUGO Hotel Samarinda Kamis, (23/11/2023).   Rinci

BULUKUMBA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim memboyong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD kabupaten se Kaltim untuk melihat keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang Desa Tana Towa, Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Kamis (23/11/2023).

SAMARINDA -- Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menaruh harapan Rapat Kerja Teknis (Rakertek) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat se Kaltim tahun 2023 dapat meningkatkan komitmen serta menghasilkan rumusan dan masukan penting sebagai dasar penyusunan kebijakan percepatan pengakuan Masyarakat H

SAMARINDA -- Rapat Kerja Teknis (Rakertek) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat se Kaltim tahun 2023 diakui sebagai langkah percepatan pemberian pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kaltim.   "Rakertek bersama kabupaten untuk membahas masalah dan hambatan

BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) diakui telah menunjukan kinerja terbaiknya dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mendorong peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) 841 desa se Provinsi Kaltim. &

Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo mengumumkan Peraturan Presiden Indonesia No. 97 Tahun 2017 yang menjadi  pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi daerah menuju Indonesia Bersih Sampah 2025.  Untuk mencapai target tersebut, pemer

Paser. Kepala Dinas Pembardayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur hadir mendampingi Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam lawatannya ke Destinasi Wisata Gunung Boga/Negeri di Atas Awan Minggu (19/11/2023 yang terletak di Kabupaten Paser.   &nbs

BALIKPAPAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim disebut siap mendukung kebijakan terkait Percepatan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui E-Katalog.   Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pemberday

KUBAR - Sosialisasi dan Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) desa sasaran di wilayah Kabupaten Kutai Barat tuntas. Pelaksanaan lanjutan sosialisasi dan PADIATAPA dilakukan di sembilan desa, 8-13 November 2023.   “Untuk tahap lanjuta