JAKARTA – Pemprov Kaltim melalui Dinas pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim disebut memiliki komitemn mendukung kebijakan nasional terkait percepatanpenyelesaian batas desa tahun 2023.   Presiden menginginkan adanya one map policy diatur dalam Peraturan P

Padang, Senin (13/3/2023) bertempat di hotel Ibis dalam helatan Focus Group Discussion, selain menghadirkan narasumber terkait Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, turut hadir best practice dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) membahas kiat Pemilihan KPSPAMS Pamsi

Padang, Senin (13/3/2023) bertempat di Hotel IBIS Padang, DPMPD Prov Kaltim sebagai ketua Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan menggelar Forum Grup Discussion, yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi tersebut di atas diantaranya Dinas Tenaga Kerja P

Tenggarong. Senin, 13/3/2023 DPMPD Provinsi Kaltim melalui Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat menggelar sosialisasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 di Hotel Elty Tenggarong.   Sosialisasi ini di

Balikpapan, Senin (27/2/2023) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim, HM Syirajudin, SH, MT membuka acara Forum Perangkat Daerah (FPD) DPMPD Prov Kaltim yang dihelat di Hotel Novotel Balikpapan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah se-Kalimanta

Bertempat di Hotel Novotel, Senin (27/2/2023) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kabupaten Berau Sudirman, SE, M.Si menjadi Best Practice dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah yang digelar oleh DPMPD Prov Kaltim.   Dalam paparannya yang diberi judul “Membangun Kabupaten

Senin, 27/02/2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) Renja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2023 dan menghadirkan pembahas dari Bappeda dan BPKAD Prov Kaltim.   Agenda ini terlaksana berdasarkan Permendagri

BALIKPAPAN – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Anwar Sanusi menyebut desa harus memiliki nama dan kode desa jelas. Hal tersebut dianggap penting agar tidak terjadi nama dan kode desa yang ganda.   “Nama Desa merupakan identitas dari sua

SAMARINDA -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi mengingatkan ASN di lingkungannya harus cepat move on atau segera beradaptasi menyesuaikan perubahan.   "Seperti halnya penerapan kebijakan rotasi pegawai harus segera disikapi menyesu

SAMARINDA -- Sebanyak 5 desa di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengusulkan pemekaran wilayah menjadi desa baru.    Usulan rencana pemekaran desa tersebut disampaikan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kukar Poino didampingi Sopyan Noor dan diterima

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menjadi salah satu peserta mengikuti rakor persiapan rencana pelaksanaan penyegaran calon pelatih Pelatihan Aparatur Desa (PAD) rangkaian Program Penguatan Pembangunan Pemerintah Desa (P3PD) Ditjen Pemerintahan

KUBAR – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi mengingatkan 4 poin penting saat membuka Pelatihan Pemetaan dan Etnografi Masyarakat Hukum Adat (MHA), di Kabupaten Kutai Barat, Rabu (15/2/2023).   “Ada 4 poin penting yang

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi menjadi salah satu pemateri Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Refleksi Sembilan Tahun Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang d

SAMARINDA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pemenuhan layanan dasar untuk mendukung program prioritas nasional dan penguatan pemerintahan serta pembangunan desa di kawasan IKN yang diselenggarakan Kemenko PMK secara hybri

SAMARINDA --- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kutai Barat berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka koordinasi terkait mekanisme pemekaran desa/kampung dan perubahan nama desa di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.   Linjau perwa